Senin, 01 Oktober 2012

PENINGKATAN PERAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN


PENINGKATAN PERAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN
PI’I, SP[1], Nora Akbarsyah, S.Pi

I. PENDAHULUAN
Berdasarkan perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2005-2010 mencapai 1,3%, sedangkan untuk tahun 2011-2015 sebesar 1,18%, dan 2025-2030 sebesar 0,82%. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mengemukakan, jika dilihat dari data, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 243 juta jiwa pada tahun 2015. Dengan kebutuhan konsumsi beras perkapita pertahun sebanyak 139 kilogram, maka akan dibutuhkan beras sejumlah 33,78 juta ton, dan jika diasumsikan, maka pada tahun 2030 nanti jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 425 juta jiwa dan akan membutuhkan beras sebanyak 59 juta ton.
Laju Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat yang tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah produksi beras nasional adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya krisis pangan. Menurut laporan dari World Food Program, terdapat beberapa titik yang merupakan daerah dengan krisis pangan kronis antara lain Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, sebagian Kalimantan Tengah, Kep. Nusa Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi tengah, Sulawesi Selatan, Papua Barat, serta Maluku.
Dalam rangka mendukung terciptanya ketahanan pangan, maka sangat diperlukan adanya peningkatan peran kelembagaan masyarakat dengan mengaktifkan semua komponen kelembagaan masyarakat yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan usaha-usaha dibidang ketahanan pangan, mulai dari kelembagaan masyarakat yang paling bawah sampai dengan yang berada di pusat. Selain mengaktifkan kelembagaan masyarakat, perlu juga adanya terobosan-terobosan baru yang lebih baik dan serta adanya pendampingan dalam pelaksanaannya.
II. PERAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN
2.1 Peran Kelompok Tani
Kelompok tani merupakan ujung tombak atau pelaku dari seluruh program dari Departemen Pertanian. Kelompok tani mempunyai kewajiban untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan baik kelompok tani sebagai kelas belajar, wahana kerja sama maupun unit produksi. Program-program dari Departemen Pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dengan berbagai upaya seperti ekstensifikasi, intensifikasi, maupun diversifikasi pangan. Selain peningkatan produksi pangan, kelompok tani diharuskan bisa meningkatkan nilai tambah produksi pangan dari barang mentah menjadi barang setengah jadi, serta dari barang setengah jadi menjadi barang jadi, dst.
Kelompok tani nantinya diharapkan bisa menangani keamanan produk pangan segar, mengadakan pengolahan pangan lokal, percepatan diversifikasi pangan, membangun sarana dan prasarana pengembangan pangan, baik berupa irigasi maupun pengairan pedesaan.

2.2 Peran Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)
Gabungan kelompok tani (Gapoktan) selain mempunyai peran mengkoordinir semua/sebagian kegiatan kelompok tani, juga harus bisa meningkatkan ketahanan pangan.Gapoktan diharapkan bisa meningkatkan kemampuan setiap kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, meningkatkan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan.
Adapun fungsi Gapoktan bisa sebagai unit usaha tani, unit usaha pengolahan, unit usaha sarana dan prasarana produksi, unit usaha pemasaran, dan unit usaha keuangan mikro, serta unit usaha penunjang lainnya. Sehingga dengan beragamnya fungsi tersebut, gapoktan dapat dibentuk menjadi organisasi yang petani yang kuat dan mandiri untuk mensukseskan ketahanan pangan.




2.3 Peran Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)
            Peranan HIPPA dalam usaha ketahanan pangan tidak bisa dipandang sebelah mata. Saluran irigasi dan pengairan pedesaan sangat diperlukan untuk berusaha tani sepanjang tahun. Lembaga HIPPA ini harus selalu bersinergi dengan kelompok tani/ Gapoktan. HIPPA harus dikelola secara professional dengan organisasi yang jelas lengkap dengan AD/ART, administrasi nya pun harus bagus, dsb. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dengan kelompok tani untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan.

2.4 Peran Pemerintah Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Pemerintahan desa sangat diharapkan dukungan nya dalam hal ketahanan pangan. Kepala desa serta BPD diharapkan bisa merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi tentang ketahanan pangan dengan berbagai kebijakan desa.
            Kelompok tani, Gapoktan, HIPPA, PNPM, kesehatan, dan lembaga desa yang lain merupakan bagian dari tupoksi LPMD. Kesemua bagian itu harusnya mendukung usaha-usaha mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan.

2.5 Peran Lembaga Keuangan Desa
            Lembaga keuangan desa atau lembaga ekonomi desa harus diciptakan untuk menunjang keberhasilan ketahanan pangan. Melalui permodalan untuk usaha tani bagi para petani diharapkan nantinya bisa mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan.

2.6 Peran Multimedia Desa
            Media desa baik cetak, elektronik, ataupun media lainnya sangat diperlukan oleh lembaga desa. Contoh kegiatan yang bisa digunakan sebagai alat penyampaian dan komunikasi antara petani dengan para pemerintah desa adalah siaran pedesaan pertanian, asah terampil ditelevisi, dsb, yang diharapkan nantinya akan bersinergi dengan masalah ketahanan pangan.



2.7 Peran Pihak Ketiga (Rekan Kerja)
            Adanya perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak ketiga sangat diperlukan oleh kelembagaan masyarakat untuk memudahkan dalam hal penyaluran hasil-hasil produksi pertanian. Pihak ketiga yang dimaksudkan disini adalah lembaga-lembaga seperti Lumbung Desa Modern milik Distanbun Kabupaten, gabungan kelompok tani dari desa lain, pengurus minapolitan dari desa lain, pabrik susu, agen pupuk,  toko pakan, dsb.

III. Usaha untuk meningkatkan Peran Kelembagaan Masyarakat dalam mendukung Ketahanan Pangan
3.1 Kelompok Tani
            Anggota kelompok tani harus bisa meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan. Caranya dengan menggunakan metode “kompettif” ditingkat usaha tani, yakni mengkompetisikan produksi dan pendapatan yang diusahakan dengan jenis dan komoditas yang sama. Selain itu, berusaha menggaet sebanyak-banyak nya anggota kelompok tani yang ada di masyarakat, karena sampai saat ini masih banyak anggota masyarakat kita yang belum tersentuh kelompok tani, sehingga bantuan-bantuan yang turun dari pemerintah masih dinikmati oleh sebagian kecil anggota masyarakat. Cara lain yaitu dengan mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan, sehingga tidak tergantung dengan makanan pokok beras saja. Kemudian dengan mengefektifkan kegiatan pada kelompok tani dan berusaha memanfaatkan sejengkal lahan untuk berusaha tani, baik kelompok tani dewasa, wanita tani, taruna tani, GP3K, dsb, demi mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan.

3.2 Gabungan Kelompok Tani dan HIPPA
            Gapoktan harus bisa menjembatani dan mengusahakan semua kebutuhan dan keluhan dari kelompok tani anggota, baik berupa permodalan, pemasaran hasil, dll untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan. Sedangkan untuk pengaturan air pengairan ditingkat usaha tani merupaka tupoksi dari HIPPA, dimana pengelolaannya diatur melalui AD/ART, dan nantinya diharapkan bisa membangun dan memperlancar saluran irigasi dan pengairan pedesaan untuk mendukung, mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan.

3.3 Pemerintah Desa, LPMD, dan Lembaga Keuangan Desa
            Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan BPD harus bisa menciptakan dan mendukung ketahanan pangan, baik melalui produk-produk hokum tingkat desa/PERDES. Sehingga semua lembaga yang telah terbentuk bisa senantiasa saling mendukung dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan. LPMD yang didalamnya mencakup semua bidang dan departemen merupakan wadah yang efektif untuk mendukung ketahanan pangan serta percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, seperti penanganan pangan dengan cara menyimpan hasil padi dirumah, di lumbung desa, pemanfaatan lahan kecil, dsb. Sedangkan untuk penanganan kemiskinan yang sebagian ditangani oleh PNPM dan lembaga lainnya adalah masalah yang harus didukung dengan cara mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan. Kesinergian lembaga keuangan desa dengan lembaga-lembaga lainnya harus kita dukung demi mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan.

3.4 Multimedia Desa, Pihak Ketiga, dan Rekan Kerja
            Media massa baik cetak maupun elektronik sangat diperlukan oleh lembaga-lembaga yang ada demi terciptanya kemudahan dalam mengakses informasi untuk petani. Dukungan pihak ketiga dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan petani merupakan salah satu cara untuk memajukan, mengembangkan, mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan.

IV. Kesimpulan
            Seluruh lembaga haruslah bersinergi dengan baik demi teriptanya ketahanan pangan yang baik.

Daftar Pustaka







“Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan”


[1] Penyuluh Pertanian Fasda III Jawa Timur