Kamis, 17 Oktober 2013

“KEBIJAKAN PERIKANAN TANGKAP”

Benaya M. Simeon, Miftachul Huda

JURUSAN TEKNOLOGI PERIKANAN LAUT
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
SEKOLAH PASCA SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2013


I. Permasalahan Perikanan Tangkap Indonesia
1.1.      OverFishing
Pusat keanekaragaman hayati laut dunia berada di kawasan yang dinamakan segitiga karang dunia. Di wilayah ini memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi untuk semua ekosistem pesisir yang ada di dunia. Tetapi keadaan tersebut mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil penelitian para ahli kelautan, mengungkapkan bahwa ancaman terbesar untuk berkurangnya stok perikanan adalah overfishing. Secara sederhana overfishing dapat diartikan sebagai penurunan jumlah sumberdaya laut yang tajam disebabkan karena  aktivitas penangkapan semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan protein sehingga menimbulkan degradasi pada system di laut,  sementara sumber daya ikan dan biota laut lainnya semakin berkurang tanpa ada kesempatan untuk bereproduksi.
Penangkapan berlebih menjadi masalah karena berdasarkan data yang diperoleh oleh organisasi Food and Agriculture Organization  (FAO) yang dipublikasikan 2 tahun sekali mlopiujjhjuihhjenyebutkan bahwa lebih dari 80% stok ikan di dunia mengalami eksploitasi berlebihan atau telah dihabiskan atau dalam status kolaps. Dan secara global, stok predator  di laut sudah habis sekitar 90%. Hal ini merupakan kasus yang serius karena populasi dari predator tingkat akhir merupakan kunci indikator dari ekosistem yang sehat.
Keadaan tersebut tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Sebagian besar perairan Indonesia telah mengalami overfishing. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Indonesia bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap yang sangat besar baik dari segi kuantitas maupun keanekaragamannya. Beberapa sumber daya perikanan laut di wilayah pesisir dan lautan telah mengalami over exploitasi.  Kondisi overfishing ini tidak hanya disebabkan karena tingkat penangkapan yang melampaui potensi lestari sumberdaya perikanan, tetapi juga disebabkan karena kualitas lingkungan laut sebagai habitat hidup ikan mengalami penurunan atau kerusakan akibat pencemaran dan degradasi fisik ekosistem perairan sebagai tempat pemijahan, asuhan, dan mencari makan bagi sebagian besar biota laut tropis.   Selain itu juga,pembangunan yang tidak ramah lingkungan, pemberian ijin untuk perikanan tangkap yang melebihi quota dan pencurian ikan dari Negara asing juga merupakan penyebab terjadinya penurunan ketersediaan ikan di Indonesia.
Departemen Kelautan dan Perikanan DKP, melalui Ditjen Perikanan Tangkap sudah memperketat penerbitan surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Hal ini dilakukan agar penangkapan ikan di Indonesia tak overfishing. Penertiban surat izin operasional penangkapan kapal itu juga dimaksudkan untuk menekan jumlah kapal asing yang masuk secara ilegal di perairan Indonesia. Meskipun sudah diperketat perijinannya penangkapan, tetapi keadaan yang terjadi sekarang di wilayah Indonesia Timur masih sangat lemah pengawasannya. Masih banyak terjadi pelanggaran perikanan yang merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun keberlangsungan perikanan yang ada. Permasalahan overfishing ini harus segera diatasi agar keberlanjutan sumberdaya ikan di Indonesia tetap dapat terjamin dengan baik. Hal pertama yang harus dilakukan adalah penataan kembali sistem perikanan nasional dengan tindakan pengelolaan sumberdaya ikan secara rasional (pembatasan hasil tangkapan dan upaya tangkapan). Kedua, pengelolaan sumberdaya ikan secara bertahap dan terkontrol yang diikuti dengan monitoring seksama. Ketiga, kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pemantauan terhadap armada, alat tangkap dan nelayan untuk mengurangi resiko kegiatan overfishing. Dari kegiatan penangkapan berlebih tersebut, memicu terjadinya konflik yang ada pada lingkungan masyarakat nelayan.
1.2. Konflik Terkait Perikanan Tangkap
Berdasarkan pengklasifikasiannya, jenis dan faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik ada beberapa aspek.
a.        Jenis Konflik dan Faktor yang Mempengaruhi
Secara umum konflik antar nelayan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam, yaitu : (1) konflik kelas, (2) konflik orientasi, (3) konflik agraria, dan (4) konflik primordial. Konflik kelas atau disebut juga konflik vertikal, yakni konflik antara nelayan perikanan industri dengan nelayan perikanan rakyat. Hal ini biasanya dipicu oleh perbedaan upaya tangkap (effort), yang dicerminkan oleh ukuran kapal dan penerapan teknologi. Pada perikanan industri, kapal yang digunakan berukuran relatif besar dan menerapkan teknologi maju. Sedangkan pada perikanan rakyat, kapalnya lebih kecil dan teknologi yang diterapkan sederhana. Perbedaan ini mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial, karena hasil tangkapan nelayan perikanan industri lebih banyak dibanding perikanan rakyat. Disamping itu, nelayan perikanan rakyat merasa khawatir hasil tangkapannya akan semakin menurun karena sumber daya ikan yang tersedia ditangkap oleh kapal-kapal berukuran besar.
Konflik orientasi yaitu konflik antara nelayan yang berorientasi pasar dengan nelayan yang masih terikat nilai-nilai tradisional. Nelayan yang berorientasi pasar biasanya mengabaikan aspek kelestarian untuk mendapatkan hasil tangkapan sebanyak-banyaknya. Dalam praktiknya, nelayan tersebut sering menggunakan alat tangkap yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya, misalnya bahan peledak dan bahan beracun. Di sisi lain, sebagian nelayan sangat peduli terhadap kelestarian sumber daya ikan, sehingga mereka menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.
Konflik agraria yaitu konflik perebutan penangkapan (fishing ground), biasanya terjadi antar nelayan yang berbeda domisilinya. Konflik seperti ini yang sekarang sedang marak, sebagai dampak euforia otonomi daerah. Sedangkan konflik primordial terjadi sebagai akibat perbedaan identitas atau sosial budaya, misalnya etnik dan daerah asal. Konflik ini agak kabur sebagai konflik tersendiri, karena seringkali sebagai selubung dari konflik lainnya yakni konflik kelas, konflik orientasi maupun konflik agraria.
b.      Penyebab Konflik
Terjadinya konflik di masyarakat nelayan disebabkan salah satunya oleh kondisi kepemilikan bersama sumber daya perikanan laut. Dalam hal ini keikutsertaan bersifat bebas dan terbuka. Sementara, Daniel Mohammad Rosyid mengungkapkan ada 4 faktor penting yang menyebabkan terjadinya konflik anatara nelayan. Pertama, jumlah nelayan dengan beragam alat tangkap serta ukuran kapal telah meningkat. Kedua, luas wilayah operasi tidak bertambah luas karena teknologi yang dikuasai tidak berkembang. Ketiga, telah mengalami kondisi tangkap lebih dan populasi ikan mulai menurun. Keempat, kesalahan pemahaman atas implikasi dan perumusan Undang-Undang mengenai otonomi daerah yang mengatur kewenangan pengelolaan wilayah perairan laut.
Tiga faktor pertama sebagian dapat disebabkan oleh krisis ekonomi yang telah menimbulkan pergeseran sektor ketenagakerjaan dari manufaktur ke perikanan tangkap. Sementara over kapitalisasi operasi perikanan laut dalam pemanfaatan sumber daya laut bersama, sudah berkurang potensinya. Sedang faktor keempat berkaitan dengan regulasi yang mengatur pengelolaan laut sebagai sumber daya bersama.

II.      Jawaban Pemerintah dalam Per 02/Men/2011
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan suatu peraturan yang mengatur legalitas, pengoperasian, dan daerah pengoperasian alat tangkap ikan di perairan Indonesia.  Peraturan tersebut mencangkup ukuran armada penangkapan ikan, jalur penangkapan, dan area wpp. Pengelompokan berdasar alat penangkapan ikan dibagi menjadi  10 (sepuluh) kelompok besar, yaitu :
1.                  Jaring Lingkar (Surrounding Nets)
Klasifikasi surrounding nets dibagi menjadi armada purse seine dengan satu dan dua kapal, dimana masing-masing dikelaskan lagi menurut hasil tangkapan ikan pelagis besar dan kecil.
2.                  Pukat Tarik (Seine Nets)
Klasifikasi pukat tarik dibagi menjadi pukat tarik berkapal dan pukat tarik pantai. Pukat tarik berkapal dikelompokan lagi menjadi  dogol, scottish seines, pair seines, payang, cantrang, dan lampara dasar.
3.                  Pukat Hela (Trawls)
Klasifikasi pukat hela (trawls) dibagi menjadi pukat hela dasar (bottom trawls), pukat hela pertengahan (mid water trawls), pukat hela kembar berpapan (Otter Twins Trawls),  dan pukat dorong.
4.                  Penggaruk (Dredge)
Penggaruk atau dredge dibagi menjadi dua kelas, yaitu penggaruk berkapal  (boat dredge) atau penggaruk tanpa kapal (hand dredge).
5.                  Jaring Angkat (Lift Nets)
Diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu : Anco (Portable Lift Nets), Jaring Angkat berperahu (Boat-Operated Lift Nets), dan Bagan Tancap (Shore-Operated stationary lift nets).
6.                  Alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (Falling Gear)
Diklasifikasikan menjadi  dua bagian, yaitu jala jatuh berkapal dan jala tebar.
7.                   Jaring Insang (Gill Net)
Diklasifikasikan lagi menjadi :  Jaring Insang Tetap (Set Gillnets Anchored), Jaring Insang Hanyut (Driftnets), Jaring Insang Lingkar (Encircling gillnets), jaring insang berpancang (Fixed Gillnets), Jaring Insang berlapis (Trammelnets), dan  combined gillnets-trammelnets.
8.                  Perangkap (Traps)
Perangkap (traps) diklasifikasikan lagi menjadi : stationary uncovered pound nets, bubu (pots), bubu bersayap (fyke nets), stownets, barriers, fences,weirs, perangkap ikan peloncat (aerial traps), muro ami, dan seser.
9.                  Pancing (Hooks and Lines)
Pancing (hooks and lines) diklasifikasikan lagi menjadi :  handlines and pole lines/ hand operated, handlines and pole lines/ mechanized, rawai dasar ( set longlines), rawai hanyut (drift longlines),  dan tonda (trolling lines).
10.              Alat Penjepit yang melukai  (grappling and wounding)
Dibagi kembali menjadi : tombak (harpoons) , ladung, dan panah.


Selain pengklasifikasian alat, diatur juga penempatan alat penangkapan ikan. Penempatan API dan ABPI pada jalur penangkapan ikan dan WPP-NRI
disesuaikan dengan:
a. sifat API yang terbagi menjadi API statis, pasif, dan aktif.
b. tingkat selektifitas dan kapasitas API berdasar : mesh size, nomor mata pancing, tali ris atas, bukaan mulut, luasan, penaju, dan jumlah mata pancing.
c. jenis dan ukuran ABPI terdiri dari jumlah rumpon dan daya lampu;
d. ukuran kapal perikanan masing-masing kapal tanpa motor, kapal berukuran 5GT, kapal motor berukuran 5-10GT, 10-30 GT, dan diatas 30 GT.
e. wilayah penangkapan.
Jalur Penangkapan Ikan di WPP-NRI terdiri dari tiga :
1.                  Jalur Penangkapan Ikan I.
Jalur Penangkapan Ikan I Terbagi Menjadi 2, Yaitu:
a.                   Jalur Penangkapan Ikan IA, Meliputi perairan pantai sampai dengan 2 mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada saat surut terendah.
b.                  Jalur Penangkapan Ikan IB ,  meliputi perairan pantai di luat 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut.
b.      Jalur Penangkapan Ikan II, , yaitu meliputi perairan di luar jalur penangkapan Ikan I sampai dengan 12 mil laut diukur dari permukaan air laut pada saat surut terendah.
c.       Jalur Penangkapan Ikan III, yang dimaksud dalam pasal 3 huruf c, yaitu meliputi ZEEI dan Perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan II.
            Di dalam Per 02/Men/2011, diatur sedemikian rupa suatu daerah penangkapan ikan dengan klasifikasi area penangkapan hingga armada yang boleh beroperasi. Suatu usaha yang optimal dari pemerintah dengan segala upaya penyelesaian bagi nelayan artisanal, stakeholder, dan LSM yang terkait dengan daerah penangkapan ikan dan sumberdayanya. Dapat kita baca lebih lanjut mengenai Per 02/Men/2011, setiap alat tangkap dengan dimensi alat tangkap dan target alat tangkapnya memiliki daerah penangkapan ikan yang sudah ditentukan.

III. Kendala Pelaksanaan
      Berdasarkan beberapa sumber media ditemukan beberapa masalah mengenai peraturan ini. Masalah tersebut menlibatkan pelaku perikanan tangkap baik skala kecil maupun skala besar.

3.1 Skala Kecil
     Edukasi masyarakat sebagai pelaku perikanan tangkap skala kecil perlu ditingkatkan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat pesisir memiliki pendidikan yang relatif rendah dan sedikit pemahaman mengenai perikanan, dalam hal ini adalah peraturan pemerintah terkait perikanan yang berkelanjutan. Masyarakat kecil cenderung merasa tersisih dan terkotak-kotak berdasar wilayah laut dan diskriminasi atas alat tangkap yang mereka miliki.
3.2 Skala Besar
     Diperlukan upaya yang maksimal untuk menerapkan peraturan ini kepada stakeholder, karena banyak peraturan yang tidak menguntungkan bagi para stakeholder. Peraturan dengan konsep dasar berkelanjutan tentunya sulit diterima oleh stakeholder yang selalu berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya. Penegakan yang tegas menjadi kunci dari pelaksanaan peraturan ini.

IV. Solusi Pelaksanaan
      Adapun solusi pelaksanaan yang dapat kami sampaikan adalah :
1.        Diperlukan kajian lebih dalam mengenai alat tangkap,dengan asumsi banyak kearifan lokal yang menentukan dimana alat tangkap dapat dioperasikan.
2.        Penegakan hukum yang jelas untuk pelaksanaan peraturan ini dengan tujuan mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan kecil hingga stakeholder.

3.        Edukasi mengenai peraturan ini ke semua pihak dengan tujuan pemahaman perikanan berkelanjutan untuk menghindari deplesi stok hingga overfishing.